JAKARTA - Pemerintah pusat terus mengintensifkan langkah pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Fokus utama kini diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada pemulihan menyeluruh kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi salah satu wilayah prioritas yang mendapat perhatian khusus pemerintah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun sejumlah strategi untuk mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak. Strategi tersebut dirancang agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Menurut Tito, hasil pemantauan dan evaluasi awal menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Ia menyebutkan bahwa indikator pemulihan di 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang terdampak bencana menunjukkan tren yang menggembirakan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” kata Mendagri.
Untuk memastikan akurasi kondisi di lapangan, Mendagri telah melakukan verifikasi data terhadap seluruh 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar. Verifikasi tersebut tidak hanya mengacu pada indikator pemulihan utama, tetapi juga mencakup indikator tambahan yang menjadi penanda penting berfungsinya kembali layanan dasar masyarakat.
Indikator tambahan yang diverifikasi antara lain ketersediaan listrik, pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ketersediaan gas elpiji, layanan internet, serta ketersediaan air bersih dan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai penguatan dari lima indikator pemulihan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah. Lima indikator utama tersebut meliputi pulihnya roda pemerintahan, layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, pemulihan sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.
Dengan kombinasi indikator utama dan tambahan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pemulihan pascabencana di setiap daerah. Hal ini juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan dan prioritas intervensi pemerintah pusat.
Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, fokus percepatan pemulihan kini diarahkan pada empat daerah di Sumatera Barat yang masih membutuhkan perhatian lebih. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Empat wilayah ini dinilai mengalami tingkat kerusakan yang relatif lebih besar dibanding daerah lainnya. Oleh karena itu, Mendagri menegaskan bahwa dukungan lintas sektor secara gotong royong masih sangat dibutuhkan agar daerah-daerah tersebut dapat segera pulih sepenuhnya.
Namun demikian, Mendagri juga mengingatkan bahwa tidak hanya empat daerah tersebut yang memerlukan perhatian. Sejumlah kabupaten dan kota terdampak lainnya juga masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya pada sektor jalan dan jembatan. Selain itu, infrastruktur air bersih dan layanan PDAM juga menjadi prioritas untuk segera dipulihkan demi menunjang kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Mendagri menekankan pentingnya keakuratan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan verifikasi data secara cermat dan rinci agar pemerintah pusat dapat memahami secara tepat titik-titik infrastruktur fisik maupun sosial ekonomi yang membutuhkan perbaikan.
“Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.
Menurut Mendagri, data yang valid dan terperinci akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan, baik dalam alokasi anggaran maupun dalam penentuan skala prioritas pembangunan pascabencana. Tanpa data yang akurat, upaya percepatan pemulihan berpotensi tidak optimal dan tidak tepat sasaran.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan terhadap total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi pascabencana di wilayah Sumatera.
Hasil pemetaan tersebut membagi daerah terdampak ke dalam tiga kategori, yaitu daerah yang telah kembali normal, daerah yang berada dalam kondisi setengah normal, serta daerah yang masih belum normal. Klasifikasi ini menjadi acuan utama dalam menentukan langkah intervensi dan dukungan yang akan diberikan pemerintah pusat ke depan.
Melalui strategi yang terukur, berbasis data, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor, Mendagri berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat dan wilayah Sumatera lainnya dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Pemerintah menargetkan tidak hanya pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat agar kehidupan dapat kembali berjalan secara normal dan berkelanjutan.